BALIKPAPAN — Kongres III Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) yang diselenggarakan pada 29 November hingga 1 Desember 2024 di Surabaya dan Balikpapan telah resmi ditutup. Permusyawaratan tertinggi kaum intelektual NU ini menelurkan sejumlah keputusan strategis, mulai dari perombakan aturan internal hingga rekomendasi krusial bagi arah kebijakan bangsa.

Konsolidasi Masif, LPJ PP ISNU 2018-2024 Diterima

Pada sidang pleno, peserta kongres secara resmi menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus Pusat (PP) ISNU masa khidmah 2018-2024 yang dipimpin oleh Prof. Dr. K.H. Ali Masykur Musa.

Di bawah kepemimpinannya, ISNU mencatat rekam jejak konsolidasi yang masif. Organisasi ini berhasil berkembang pesat dengan terbentuknya 34 Pimpinan Wilayah (PW) dan 282 Pimpinan Cabang (PC)/PC Khusus, dari yang sebelumnya hanya berjumlah 3 PW dan 12 PC. Seiring dengan diterimanya laporan tersebut, kepengurusan PP ISNU periode 2018-2024 secara resmi dinyatakan demisioner.

Sistem Pemilihan Baru Mengadopsi AHWA

Salah satu perubahan paling mencolok dalam pembaruan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) ISNU adalah mekanisme pemilihan pucuk pimpinannya.

Kongres menetapkan pembentukan Dewan Cendekia Utama yang beranggotakan 9 orang. Mengadopsi sistem musyawarah mufakat yang menyerupai Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) di struktur PBNU , dewan inilah yang kini memiliki wewenang penuh untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum PP ISNU.

Selain itu, keanggotaan ISNU kini diklasifikasikan menjadi tiga kategori yang lebih jelas: Anggota Biasa (lulusan Strata-1), Anggota Luar Biasa (tokoh berjasa), dan Anggota Kehormatan (tokoh dengan jabatan strategis).

Empat Pilar Transformasi 2024-2029

Untuk memandu jalannya roda organisasi selama lima tahun ke depan, ISNU merumuskan program kerja yang berfokus pada empat pilar transformasi utama:

Transformasi SDM: Mempromosikan kader-kader sarjana NU di berbagai sektor strategis, baik di lingkungan pemerintahan, perguruan tinggi, maupun kancah global.

Transformasi Manajemen: Mewujudkan digitalisasi melalui Kartu Tanda Anggota (KTA) digital dan membentuk divisi-divisi profesi khusus seperti advokat dan dokter.

Transformasi Ekonomi: Membangun unit usaha demi kemandirian finansial organisasi serta membuka akses modal dan pasar bagi pelaku UMKM kader ISNU di wilayah Indonesia Timur.

Transformasi Pengetahuan: Mendirikan badan riset sebagai laboratorium pengetahuan, serta mengintensifkan advokasi publik untuk membendung radikalisme.

Suara ISNU untuk Bangsa: Tolak Politik Identitas hingga Isu Stunting

Sebagai wujud kepedulian terhadap situasi kebangsaan, Kongres III ISNU juga menelurkan serangkaian rekomendasi eksternal kepada pemerintah dan pemangku kepentingan. Beberapa poin penting di antaranya meliputi:

Tegas Menolak Politik Identitas: ISNU mendesak seluruh partai politik dan politisi untuk berhenti mengeksploitasi sentimen agama dan politik identitas yang dapat mengoyak persatuan bangsa.

Ekonomi & Agraria: Mendorong pemerintah agar mengawal ketat redistribusi lahan bagi rakyat dan petani, serta menekan ketimpangan ekonomi yang menjadi ladang subur ekstremisme.

Kesehatan (Cegah Stunting): Mengajak para ulama dan tokoh adat untuk secara aktif mengampanyekan pencegahan stunting, khususnya pada 1000 hari pertama kehidupan anak.

Pendidikan: Merekomendasikan revisi UU Sistem Pendidikan Nasional dan berkomitmen mengkoordinir beasiswa bagi minimal 200 mahasiswa dari keluarga tidak mampu.